Fri04182014

Last update04:40:04 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan Kepala BKD Palembang : Rekrutmen PNS Sesuai Dengan Jumlah Pensiun

Kepala BKD Palembang : Rekrutmen PNS Sesuai Dengan Jumlah Pensiun

PALEMBANG, BeritAnda - Pemerintah Kota Palembang memberlakukan moratorium atau penundaan rekrutmen pegawai negeri sipil. Hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun lalu lantaran jumlah abdi Negara yang berada dilingkungan Pemkot Palembang sudah terlalu banyak.

 

“Saat ini ada 16 ribu pegawai. Paling banyak guru,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Palembang, Lukman, di ruang kerjanya, Kamis (11/8/2011).

Sambung Lukman, pihaknya saat ini sedang melakukan pendataan jumlah PNS di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Para guru diprioritaskan dalam pendataan ini. Pihaknya juga terus memantau kekurangan tenaga pegawai di puskesmas dan satuan polisi pamong praja.

“Kami sudah membentuk tim khusus yang melibatkan PNS dari sejumlah SKPD. Selain itu kami berharap pendataan ini rampung pada Oktober mendatang. Sehingga pada 2014 jumlah PNS di Palembang sudah normal dan tidak ada lagi yang menumpuk,” katanya.

Bila jumlah pegawai sudah normal, sambung Lukman, sistem penerimaan pegawai akan diubah dan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pension. Misalnya, pegawai negeri yang memasuki masa pensiun sekitar 200 orang, sebanyak itulah pemerintah akan menerima pegawai. Pokoknya kita akan lebih ketat dan selektif,” paparnya.

Saat disinggung hingga kapan moratorium berakhir, Lukman menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan. “Kita akan lihat kebutuhan, kalau tahun depan jumlah PNS masih banyak, ya tetap tidak akan menerima PNS lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga berencana mengangkat PNS dalam dua kategori. Pertama, yang memiliki surat keputusan wali kota dan digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanjaa Daerah. Kedua, yang tidak memiliki SK walikota dan tidak digaji dari APBD. “Tapi itu masih wacana pemerintah pusat. Kita masih menunggu. Untuk pengangkatan PNS, itu kebijaksanaan pusat bukan daerah,” katanya.

Adapun yang punya SK walikota di Palembang, masih katanya, tinggal 10 orang pegawai. Pada umumnya, tidak perlu mengikuti tes lagi bila ada pengangkatan. “Karena sudah masuk database. Sedangkan pengecualian untuk yang tidak ber-SK. Mereka ini bila ada pembukaan PNS harus tetap mengikuti tes dan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan,” pungkasnya. (evi)

Site Launch
Site Launch