Thu04242014

Last update04:26:00 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan AGPH Desak Honorer K2 Lalui Uji Publik

AGPH Desak Honorer K2 Lalui Uji Publik

PRABUMULIH, BeritAnda - Ketua Asosiasi Guru dan Pegawai Honorer (AGPH), Hasbi SPd MM, mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Prabumulih untuk melakukan uji publik terhadap nama-nama honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2).

Hal itu disampaikan Hasbi, menyusul bakal dibukanya kembali penerimaan CPNS yang memprioritaskan honorer Kategori 2 (K2 ), baru-baru ini.

Menurut Hasbi, data-data honorer kategori 2 yang dipegang BKD kota Prabumulih, diduga terindikasi di manipulasi dan banyak titipan alias ‘siluman’.

Dia menyebutkan, bedasarkan informasi yang didapat pihaknya dari pusat, uji publik itu harus dilakukan. Sebab, saat ini pihaknya mendapatkan laporan dan pengaduan kalau ada beberapa nama yang masuk honorer K2, terindikasi ‘siluman’ dan syarat dengan manipulasi.

"Kita mendesak agar daftar honorer K2 diumumkan atau dilakukan uji publik, mulai dari masa kerja dan beberapa syarat lainnya," jelas Hasbi, kepada wartawan, Minggu (10/2/2013).

Selain itu, dengan uji publik dalam penerimaan CPNS khususnya dari K2 dilingkungan Pemkot Prabumulih diharapkan berlangsung transparan, akuntabel, aspiratif, serta tidak ada permainan KKN dan tenaga honorer siluman dalam penerimaannya.

"Hendaknya pendataan K2 tidak keluar dari surat edaran Menpan yaitu: SE NO. 05 tahun 2010 dan PP No 56 tahun 2012 sebagai payung hukum pengangkatan tenaga honorer," bebernya.

Sedangkan kepada masyarakat umum, pihaknya (AGPH -red) menghimbau untuk ikut mengawasi dan mendorong proses ini, agar dapat berjalan dengan baik. Jika ada penyimpangan, tambah Hasbi, jangan segan-segan melaporkan ke posko pengaduan tenaga honorer Sumsel. "Kalau memang ada dugaan penyimpangan tolong sampaikan dengan kami," ujarnya.

Antaranya dia sebutkan, syarat untuk mendaftar dan masuk sebagai honorer K2 yakni, biaya gaji bersumber dari non APBN/APBD. Selain itu, honorer K2 dan K1 diangkat oleh pejabat berwenang diinstansi pemerintah. Masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menurus. Seterusnya, usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada per 1 Januari 2006.(dn)

 

Site Launch
Site Launch