Sat04192014

Last update12:45:59 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Barat Warga Kepulauan Mentawai Singgahi Rumah Dinas Gubernur Sumbar

Warga Kepulauan Mentawai Singgahi Rumah Dinas Gubernur Sumbar

PADANG, BeritAnda - Sekitar 21 orang warga pagai utara kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat (1/6/2012) pagi, mendatangi rumah dinas  Gubernur Sumatera Barat guna mempertanyakan pengerjaan hunian tetap (Huntap) untuk mereka pasca gempa bumi dan tsunami 2009 lalu.

Masyarakat korban tsumai kepulauan Mentawai menolak adanya upaya dari Bupati dan BPBD Mentawai yang berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar menerima pola POKMAS kelompok masyarakat) yang sampai sekarang tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Pagai dan Sipora Selatan, sehingga apa itu guna POKMAS?.

Dalam surat pernyataan sikap masyarakat mentawai kepada Gubernur Sumatera Barat sangat mengharapkan kepada pemegang kebijakan agar meninjau ulang rencana pembangunan HUNTAP (Hunian Tetap) dengan pola POKMAS.

Dalam pertemuan, warga mengakatan ingin cepat mendiami rumah tetap sebagai tempat berteduh bukan tinggal dihuntara( hunian sementara) dan sebagian warga sudah ada yang meninggalkan HUNTARA karena tidak ada lagi kehidupan ditempat tersebut seperti dusun Munteei Baru-baru,Teikako dan Pasapuat Utara Kepulauan Mentawai.

M.Tasir salah satu tokoh masyarakat dari dusun Mabulabugge Pagai Utara mengatakan, sangat tidak setuju pembangunan huntap dikerjakan dengan pola POKMAS, karena cara pengerjaan mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. “Bisa dikatakan kerja mereka tidak fokus pada pokmas saja, kami bukannya tidak suka kepada masyarakat kami yang tergabung dalam POKMAS, tetapi kami lebih setuju kalau pengerjaan rumah hunian tetap tersebut dikerjakan dengan cara tender, sehingga bisa dikerjakan dengan baik dan tepat waktu penyelesaiannya,” ujar M Tasir.

Menurut Gubernur Sumbar, kebijakan yang diambil oleh Bupati Mentawai disatu sisi ada baiknya yakni membuat pola POKMAS untuk percepatan pembangunan rumah, tetapi disatu sisi kebijakan tersebut berlawanan dengan perintah Presiden SBY pencanangan penanaman 1 Miliar pohon dan kenapa untuk membangun rumah huntap tersebut harus membabat pohon.

Dikatakan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, usai menerima masyarakat pagai utara ini mengakui ada kendala besar  dalam pembangunan huntap untuk dua ribu tujuh puluh dua kepala keluarga disana dikarenakan masalah perizinan belum keluar dari mentri kehutanan, yang mana masih dalam proses penggunaan lahan hutan. “Dan hutan yang ada disijunjung telah bersedia digunakan sebagai lahan pengganti hutan di mentawai yang digunakan untuk lokasi huntap warga. Semua kita kembalikan kepada BNPB karena dan kita tidak bisa melakukan intervensi kepada Mentawai karena ini terkait dengan masalah otonomi daerah,” ujar Gubernur.

21 warga mentawai dari pagai utara kabupaten kepulauan mentawai ini di terima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno didampingi Sekda prov, Ali Asmar, Kepala BPBD Sumbar. Yazid Adli, kepala dinas prasjal tarkim, Suprapto dan mantan PJS Sekda Mentawai Fachril Murad. (El/Ndy)

Site Launch
Site Launch