Sun04202014

Last update05:16:56 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Nusa Tenggara Timur Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa ‘Kurung’ Bupati Belu Selama Dua Jam

Terkait Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa ‘Kurung’ Bupati Belu Selama Dua Jam

ATAMBUA, BeritAnda - Kejaksaan Negeri Atambua hari ini, Rabu (10/10/2012) ‘mengurung’ Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez selama dua jam di ruang Kasi Intel Kejaksaan untuk dimintai keterangan dalam proses pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp2 miliar pada pemerintahan Kabupaten Belu tahun anggaran 2009 silam.

Pantauan BertiAnda.com, orang nomor satu di belu itu, tepat Pukul 13.45 wita, mendatangi kantor kejaksaan Atambua dengan menumpangi mobil dinasnya. Setelah tiba, Bupati dua periode itu langsung memasuki ruang Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan untuk memberikan keterangan berkaitan Puldata dan Pulbaket dana Bansos tersebut. Pengambilan keterangan sendiri baru dimulai tepat Pukul 14.00 wita sampai dengan Pukul 14.00 Wita yang di pimpin Kasi Intel Kejaksaan Atambua, Jati Insan Pramujayanto, SH.

Usai pengambilan keterangan, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Robertus M.Tacoy,SH.MH kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah selesai memintai keterangan dari bupati belu dan intinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang bersangkutan sebagai kepala daerah.

“Kita sudah selesai mengambil keterangan dari beliau selama dua jam dan keterangan yang kita ambil berdasarkan tupoksi beliau sebagai kepala daerah,” katanya.

Dijelaskan, dalam proses pengambilan keterangan yang berlangsung selam dua jam itu sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo No 5 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan ada 20 pertanyaan yang di ajukan kepada Bupati Belu dan semuanya di jawab dengan baik.

“Dari 20 pertanyaan ada item per item yang kita ajukan dan semuanya di jawab dengan baik, dari keterang yang sudah kita ambil, kita akan kaji berdasarkan aturan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab terutama dalam kebijakan sebagai pemberian bantuan dana Bansos,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez kepada wartawan mengatakan, keterangan yang diberikan berdasarkan kewajiban utama yang melekat pada dirinya sebagai kepala daerah.

“Keterangan yang saya berikan ada dua hal penting sesuai dengan kewajiban utama yang melekat pada seorang kepala daerah, yakni pertama, menciptakan ketenteraman dan ketertiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dua kewajiban utama itu yang kami gunakan sebagai acuan dalam konteks pemenfaatan dana Bansos,” pintanya.

Terkait pemeberitaan sejumlah media yang mengatakan dirinya mangkir dari panggilan kejaksaan untuk dimintai keterangan pada Senin (8/10/2012) lalu, ia mengatakan, ketidakhadiran dirinya untuk memberikan keterangan dalam proses puldata dan pulbaket berdasarkan surat panggilan kejaksaan sebagaimana di jadwalkan bukan berarti dirinya tidak mengindahkan apalagi mangkir, namun pada saat yang bersamaan dirinya harus mengikuti rapat di istana bersama wakil presiden untuk membahas pembangunan di kabupaten belu yang merupakan daerah perbatasan.

“Ketidakhadiran saya untuk memberikan keterangan sebagaimana dijadwalkan bukan berarti seperti adik-adik wartawan beritakan bahwa saya mangkir, namun saya ingin klarifikasi bahwa, saya saat itu saya harus mengikuti rapat bersama Wakil Presiden untuk membahas pembangunan di Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan, dan ketidakhadiran saya sudah saya sampaikan melalui kepala dinas PPKAD sebagai pemberitahuan kepada pejabat kejaksaan yang melakukan pengambilan keterangan, jadi kalau mangkir itu tidak benar,” tandasnya. (Parada)

Site Launch
Site Launch