Sun04202014

Last update05:16:56 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Selatan UMR Palembang Bisa Naik 20%

UMR Palembang Bisa Naik 20%

PALEMBANG, BeritAnda - Upah Minimun Regional (UMR) Kota Palembang diprediksi bakal ikut mengalami kenaikan menyesuaikan kenaikan harga BBM mulai 1 April mendatang. Besarannya belum pasti namun diperkirakan bisa mencapai 20%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Gunawan mengungkapkan gejolak kenaikan BBM yang terjadi sekarang ini otomatis memicu kenaikan harga jual barang dan jasa termasuk bahan sandang, pangan dan papan. Karena itu pula, upah pekerja biasanya akan ikut disesuaikan.

“Kalau ditanya angka pastinya saya belum bisa jelaskan. Soalnya kami harus survey dulu, rapat dengan pihak terkait seperti Disperindag, Apindo, dan perwakilan serikat. Tapi kira-kira bisa saja mencapai 20%, soalnya tahun lalu kan 16%,” ujarnya.

Untuk bisa menentukan kenaikan UMR itu, Disnaker kata dia paling tidak harus melakukan hitung-hitungan dan survey khusus selama 10 bulan. Tidak bisa tergesa-gesa seperti yang banyak dituntut oleh pekerja. Karena saat mereka memutuskan kenaikan upah, mereka juga harus mempertimbangkan kemampuan pengusaha yang memiliki kewajiban memberikan upah.

Namun demikian kata dia, kenaikan UMR ini tidak akan serta merta sama besarnya dengan kenaikan BBM yang diperkirakan mencapai 35% dari Rp4500 menjadi Rp6.000. Kenaikan itu biasanya mengacu kenaikan harga-harga kebutuhan seperti sembako, transportasi dan perumahan.

“Nah, selama 10 bulan kenaikan harga itu dipantau untuk menentukan nilai yang pas UMR tahun 2013,” jelasnya.

Dengan UMR sebesar Rp1,2 juta saat ini dikatakan Gunawan upah masih terbilang ideal. Soalnya untuk ukuran ibukota Jakarta yang sangat kompleks, UMR juga tak berbeda jauh hanya sebesar Rp1,5 juta. Hal itu menandakan pekerja masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

“Sekarang inikan bergejolak, jadi harga bisa naik. Tapi itu tidak akan seterusnya, lagipula pemerintah pasti sudah punya formula dengan memberikan subsidi ke bidang lain,” paparnya seraya mengatakan jumlah pekerja di Kota Palembang saat ini mencapai 167.000.

Sementara itu, Pengamat Sosial yang juga Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Unsri, Muhammad Sobri menilai kenaikan BBM itu memang akan berdampak besar bagi penduduk kalangan menengah bawah. Sebab, upah yang tidak lagi sesuai dengan kenaikan barang otomatis akan menurunkan daya beli.

Akibatnya, kata dia, perusahaan diyakini akan mengurangi produksi lantaran barang banyak dipasaran. Kalau itu sampai terjadi, dampak buruk yang muncul berikutnya adalah perusahaan bisa mengurangi jumlah karyawan yang ujungnya mengakibatkan pengangguran.

Walaupun pemerintah mengalihkan subsidi ke bidang lain, hal itu dikatakan Sobri tidak langsung bisa meredam turunnya daya beli masyarakat. Soalnya yang terjadi selama ini, bantuan yang diberikan pemerintah kerap dimanfaatkan untuk hal-hal yang konsumtif oleh masyarakat. Sehingga bantuan tetap tidak dapat menambah kekuatan bagi masyarakat terhadap gejolak kenaikan BBM.

“Kalau masyarakat menengah ke atas tentu tidak masalah dengan kenaikan BBM. Nah mereka yang golongan menengah kebawah ini pasti kena eksesnya. UMR 1,2 juta itu pasti sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok yang kenaikannya mencapai 20% lebih,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumsel, Ali Hanafiah menambahkan meski tetap mendesak adanya penyesuaian upah, namun pihaknya tetap berkomitmen mengedepankan upaya bipartite (perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha) terkait rencana kenaikan BBM 1 April mendatang.

“Kita tidak bisa menerka, karena kenaikan BBM itu belum ada kepastian. Kalau memang iya, penyesuaian tentu harus dilakukan. Tapi itu bisa dilakukan dengan upaya bipartite,” ujarnya.

Penyesuaian itu, kata Ali, harus dilakukan pemerintah karena penyesuaian upah sebelumnya juga mengacu dari kenaikan BBM yang di tetapkan pemerintah. Namun demikian, besaran kenaikan yang diusulkan tidak bisa langsung serta merta karena harus ada penelitian khusus untuk mengkaji dampak kenaikan BBM tersebut.

“Kalau penyesuaian tidak bisa di SK kan gubernur, kita bisa lakukan perjanjian bersama dengan pengusaha. Tapi sebelumnya harus banyak yang dipertimbangkan. Koordinasi perlu dilakukan pihak terkait seperti Apindo, serikat buruh dan pemerintah,” jelasnya.

Dengan adanya rumusan bersama itu, penentuan nilai upah bisa dilakukan bersamaan dengan kenaikan BBM. Survei bisa dilakukan dalam waktu 7-10 hari dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

“Kalau BBM naik, jelas upah juga harus ada penambahan. Besarannya kita lihat dulu kenaikan BBM nanti,” jelasnya.(Anto)


Site Launch
Site Launch