Wed04232014

Last update02:11:54 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nasional Keamanan Potensi Terjadinya Konflik Di Perbatasan Cukup Besar

Potensi Terjadinya Konflik Di Perbatasan Cukup Besar

  • PDF

ATAMBUA, BeritAnda - Kamtibmas di perbatasan RI-RDTL tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan aparat keamanan, tetapi perlu keterlibatan masyarakat. Potensi terjadinya konflik di perbatasan cukup besar, apalagi karena terdapat berbagai macam kepentingan seperti ekonomi, politik, dan hankam. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan terlibat dalam menjaga situasi di Perbatasan RI-RDTL agar tetap kondusif.

 

Demikian kesimpulan dari Seminar Sehari dengan tema “Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kamtibmas Perbatasan RI-RDTL” yang diselenggarakan Lembaga Peduli Masyarakat Timor Indonesia (LPMTI) Kabupaten Belu, di Hotel Nusantara Dua Atambua, selasa (21/2/2012).

Hadir sebagai narasumber yaitu Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)/Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kabupaten Belu, Kaliman Lamarobak, MH, Kepala Urusan Pembinaan Masyarakat Polres Belu, Ipda Sukabir dan Ketua Forum Wartawan Daerah (Forward) Kabupaten Belu, Ferdy Talok, SE.

Wakil Ketua FKUB/Ketua MUI Kabupaten Belu, Kaliman Lamarobak, MH dalam pemaparannya tentang peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di perbatasan RI/RDTL, mengatakan sebagai ormas yang berbasis pada keluhuran nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi strategis, yaitu berperan serta membangun Kab. Belu terhadap krisis multidimensional.

“Krisis tersebut mengakibatkan dekadensi moral, yang menyebabkan terjadinya konflik sosial, merajalelanya korupsi, dan maraknya pencurian, Tokoh agama diharapkan perannya untuk memberikan pencerdasan spiritual,” katanya.

Kepala Urusan Pembinaan Masyarakat Polres Belu, Ipda Sukabir juga mengatakan, dalam rangka pengamanan perbatasan RI-RDTL, Polres Belu telah membentuk 6 pos pelayanan terpadu (pospol) yaitu di Motaain, Turiskain, Alas, Builalu, Lookeu, dan Laktutus. Namun pengamanan terhadap gangguan kejahatan di perbatasan masih sulit dilakukan karena panjangnya garis batas dan banyaknya jalan tikus.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Daerah (Forward) Kabupaten Belu, Ferdy Talok, SE menambahkan, dalam melakukan peliputan di Perbatasan RI-RDTL, jurnalis menggunakan prinsip jurnalisme damai, yaitu memposisikan berita sebegitu rupa yang mendorong dilakukannya analisis konflik dan tanggapan tanpa kekerasan.

“Contohnya dalam kerusuhan Tibo tahun 2006, pers berusaha tidak memberitakan secara vulgar, yang menyebabkan konflik atau kerusuhan bertambah besar,” katanya.

Sebelumnya, Ketua LPMTI, Mariano Parada,SH dalam sambutannya mengatakan wilayah perbatasan RI-RDTL sebagai beranda terdepan NKRI perlu mendapat perhatian serius. Dalam nation state building di perbatasan RI-RDTL, kamtibmas menjadi isu strategis.

“Selama ini belum ada jaminan keamanan akibat gagalnya pembangunan ekonomi, yang mengancam integritas bangsa. Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga kamtibmas di perbatasan RI-RDTL,” tegasnya. (kok)


Site Launch
Site Launch